Berkenaan dengan usulan tersebut, dalam kaitannya dengan pembahasan Raperda menjadi Perda pihak Legislatif akan mengkaji bisnis plan dari BUMD tersebut, ungkap Anggota Komisi C DPRD Jabar, Shihabuddin Ahmad, Jumat (1/11).
Shihabuddin, lebih lanjut memaparkan terkait dengan usulan Raperda tentang Penyertaan Modal saat, di internal Komisi C DPRD Jabar, sudah dilaksanakan pertemuan dengan BUMD tersebut. Dalam pertemuan yang berlangsung Jum’at, 1 November 2013, BUMD-BUMD tersebut belum mengungkapkan bisnis plan sehingga proses pembahasan akan dilanjutkan pekan depan.
Tentang bisnis plan pentin g untuk menjadi penilaian untuk diakomodir atau tidaknya penyertaan modal itu diberikan. Hal yang menjadi pertimbangannya, agar penyertaan modal yang diberikan nanti betul-betul dapat dipergunakan untuk memperluas ekpansi usaha dari BUMD tersebut, yang pada gilirannya akan mendatangkan pendapatan sebagai salah satu sumber dari PAD.
Pertimbangan berikutnya, penyertaan modal untuk BUMD jumlahnya cukup besar, untuk PT Jasa Sarana melalui usulan penyertaan modal serta usulan perubahan Perda pendiriannya kewajiban penyertaan modal dari Rp.300 miliar berubah menjadi Rp.1 triliun, dengan kewajiban Pemprov. Jabar sebesar 70%. Terkait dengan kewajiban pemenuhan penyertaan modal untuk tahun 2014 diusulkan sebesar Rp.175 miliar.
Sementara itu, untuk PT Tirta Gemah Ripah, ujar Shihabuddin kewajiban penyertaan modal juga besar. Sejalan dengan usulan Raperda perubahan pendiriannya berikut usulan penyertaan modal, besaran penyertaan modal dari Rp.60 miliar berubah menjadi Rp.350 miliar, yang di tahun 2014 diusulkan sebesar Rp.120 miliar.(don)
0 komentar:
Posting Komentar