Ahok Tuding Tetangga Penyebab Banjir

(SJO, BANDUNG) Polemik antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan jajarannya, soal banjir Jakarta, ditanggapi santai Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).

Polemik berawal dari pernyataan Basuki alias Ahok di media massa bahwa banjir di Jakarta disebabkan ketidakbecusan pemerintah daerah di wilayah penyangga Ibukota. Menyebutkan salah satu contoh, kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah mengeluarkan izin bangunan di kawasan resapan air.

Selain Depok, kawasan penyangga Jakarta adalah Bekasi dan Bogor (wilayah Jawa Barat), serta Tangerang (Provinsi Banten).

Ditanya wartawan di Kota Bandung, Selasa, 26 November 2013, mengenai "silat lidah" tersebut, Gubernur Heryawan mengatakan, persoalan banjir di Jakarta dan sekitarnya merupakan masalah kompleks. Karenanya, perlu penanganan komprehensif.

"Tidak selesai dengan saling menyalahkan. Ini harus diselesaikan bersama-sama, dengan bekerja. Kalau ingin saling menyalahkan kan kita bisa katakan penyebabnya sungai di Jakarta yang sebagian besar menyempit. Tapi, (saling menyalahkan) itu useless (tidak berguna)," papar Aher.

Selaku Ketua Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur), Heryawan menambahkan, koordinasi lintas provinsi sebenarnya sudah dilakukan. Pertemuan terakhir digelar beberapa bulan lalu di Kota Bandung, yang juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Upaya koordinasi selama ini, ungkap Gubernur Heryawan, tidak optimal. Masalahnya, bila menyangkut suatu program antarprovinsi, maka secara pemerintahan wewenangnya di pemerintah pusat.

Pada saat yang sama, persoalan Jabodetabekpujur bulan cuma seputar banjir, namun sejumlah masalah pelik lain seperti kependudukan, transportasi, dan ketenagakerjaan.

Karenanya, Aher menegaskan lagi, dirinya sebagai Ketua BKSP Jabodetabekpunjur telah mengusulkan agar BKSP dikomandani pejabat pemerintah pusat. Dengan demikian, eksekusi berbagai rekomendasi atas persoalan lintas wilayah ini dapat segera dilaksanakan.(r22)